search
top

AD ART

ANGGARAN DASAR

SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA III
PEMBUKAAN
Pelabuhan sebagai bagian dari penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang merupakan penghubung moda transportasi yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu misi pelabuhan yang mengutamakan kepentingan umum dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan dan keberhasilannya sangat bergantung pada SDM yang dimiliki oleh Pelabuhan Indonesia III selaku pengelola pelabuhan.

Sebagai aset utama perusahaan, pekerja dapat bekerja secara optimal dan produktif serta mampu memberikan pelayanan terbaiknya, apabila dalam dirinya tumbuh rasa aman dan damai dalam bekerja, sejahtera lahir batin serta dijamin hak dan kepentingannya serta harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak azasi pekerja yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tsb, kepada setiap pekerja harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tsb, pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tsb dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Atas dasar pemilihan diatas, maka diperlukan organisasi bagi seluruh pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang mampu mengayomi para pegawai dan menyadari pentingnya kemampuan usaha sehingga tercipta kegairahan kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai karena Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja dan serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan yang mengedepankan semangat kemitraan dengan manajemen disertai semangat persatuan dan kesatuan, atas nama pegawai Pelabuhan Indonesia III, maka:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menyatakan terbentuknya “SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA III”

dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan :

a. Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

b. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

c. Pekerja adalah Pegawai Perusahaan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dan diserahi tugas oleh Direksi Perusahaan serta diberi penghasilan sesuai Peraturan Perusahaan;

d. Serikat Pekerja adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;

e. Organisasi adalah Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III);

f. Anggota adalah Pekerja;

g. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

h. Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945, dan yang tumbuh serta berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan Indonesia;

i. Keputusan Organisasi adalah semua keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Musyawarah Pusat maupun Musyawarah Cabang SPPI III;

 

BAB II

NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

NAMA

Organisasi ini bernama Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III).
Pasal 3

BENTUK

Bentuk Organisasi adalah Serikat Pekerja
Pasal 4

SIFAT

Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, tidak berafiliasi pada partai politik, suku, agama, ras dan antar golongan serta melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila melalui kemitraan antara Direksi dan Organisasi yang selaras, serasi dan seimbang atas hak dan kewajiban dan pengakuan atas peran dan fungsinya masing-masing.
Pasal 5

JANGKA WAKTU

Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 April 1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 6

KEDUDUKAN HUKUM

Organisasi ini berkedudukan hukum di Surabaya dimana Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi berada.
BAB III

ASAS, TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 7

ASAS

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 8

TUJUAN

a. Menghimpun dan mempersatukan para pekerja di lingkungan Perusahaan, memupuk rasa setia kawan serta mempererat tali persaudaraan;

b. Sebagai sarana dan wahana yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Pekerja;

c. Membela, melindungi dan memperjuangkan hak-hak kepentingan para pekerja antara lain meningkatkan profesionalisme, memperjuangkan perbaikan nasib, syarat- syarat kerja dan kondisi kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab;

d. Meningkatkan perlindungan anggota dalam iklim hubungan industrial Pancasila, sehingga tercipta ketenangan kerja dan kelangsungan usaha, demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan anggota.
Pasal 9

TUGAS

a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian atau perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;

b. Sebagai Organisasi yang mewakili Pekerja dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

e. Pelindung dan pengayom para anggotanya;

f. Mitra kerja Direksi yang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam kaitannya dengan perlakuan perturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

g. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Direksi sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan;

h. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. Sebagai komunikator di dalam menjembatani kepentingan Anggota Organisasi dengan Direksi;

j. Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam Perusahaan.

 

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi terdiri dari 2 (dua) tingkat Kepengurusan, yaitu:

a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah seluruh Pengurus Organisasi Pusat yang berkedudukan di Kantor Pusat Perusahaan, dengan struktur organisasi sebagaimana terdapat pada lampiran I Anggaran Dasar ini.

b. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah seluruh Pengurus Organisasi Cabang yang berkedudukan di Cabang Perusahaan, Unit Pengusahaan Perusahaan (UPP) dan Anak Perusahaan dengan struktur organisasi sebagaimana terdapat pada lampiran II Anggaran Dasar ini.
Pasal 11

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT

(1) DPP terdiri dari:

a. Pengurus Harian, yang terdiri dari:

1) Ketua
2) Wakil Ketua
3) Sekretaris Jenderal
4) Wakil Sekretaris Jenderal
5) Bendahara
6) Wakil Bendahara

b. Pengurus Bidang, yang disusun oleh Pengurus Harian dengan susunan dan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sekurang-kurangnya memuat bidang:

1) Hubungan industrial dan kebijakan strategis;
2) Organisasi;
3) Hukum dan advokasi;
4) Humas;
5) Sistem informasi dan jaringan kerjasama; dan
6) Pengembangan SDM dan kesejahteraan.

(2) DPP dipilih dalam Musyawarah Pusat.

(3) DPP berwenang untuk menentukan kebijakan dan wajib melaksanakan segala ketentuan di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Pusat, Keputusan Musyawarah Pusat Luar Biasa, Rekomendasi Muspus, Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Tingkat Pusat dan ketentuan lainnya yang merupakan perangkat organisasi baik yang mengikat ke dalam maupun ke luar.

(4) Dalam menjalankan kebijakan umum, DPP merupakan Badan Pelaksana yang bersifat kolektif.

(5) DPP berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Pusat.

(6) Kriteria DPP, yaitu:

a. Berstatus sebagai pekerja Perusahaan;
b. Telah menjadi anggota Organisasi minimal selama 2 tahun;
c. Aktif di dalam Organisasi;
d. Mengetahui dasar-dasar hubungan industrial dan serikat pekerja;
e. Tidak sedang menjabat satu tingkat di bawah Direksi untuk jabatan Sekretaris Perusahaan, Senior Manajer di lingkungan Direktorat Keuangan, Senior Manajer yang berada di lingkungan Direktorat Personalia dan Umum dan Kepala Biro Hukum.
Pasal 12

SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG

(1) DPC terdiri dari:

a. Seorang Ketua dan wakilnya;
b. Seorang Sekretaris dan wakilnya;
c. Seorang Bendahara dan wakilnya;
d. Beberapa orang Ketua Seksi.

(2) DPC dipilih dalam Musyawarah Cabang setempat.

 
BAB V

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
Pasal 13

SUSUNAN KEPENGURUSAN

(1) Di luar susunan DPP terdapat Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO);

(2) DPO sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dimana salah satunya diangkat sebagai Ketua;

(3) Masa kepengurusan DPO adalah 3 (tiga) tahun, dipilih oleh DPP terpilih melalui Musyawarah Pusat atau Musyawarah Pusat Luar Biasa.
Pasal 14

KRITERIA

Kriteria DPO, yaitu:

a. Telah menjadi anggota Organisasi minimal selama 5 (lima) tahun;
b. Mengetahui seluk beluk Organisasi;
c. Berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap tujuan Organisasi;
d. Kredible dan memiliki jaringan komunikasi yang luas.
Pasal 15

TUGAS

Tugas dari DPO, yaitu:

a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pengurus Organisasi;
b. Bersama-sama dengan pengurus membuat kebijakan Organisasi;
c. Memberikan teguran kepada DPP dan DPC apabila melanggar AD/ART Organisasi.
BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 16

KEANGGOTAAN

(1) Keanggotaan Organisasi adalah Pekerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Anggaran Dasar ini

(2) Asas keanggotaan Organisasi adalah demokratis, bebas dan bertanggung jawab.

 

 

Pasal 17

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak dan Kewajiban Anggota

a. Hak Anggota

1) Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;
2) Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran kepada organisasi;
3) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
4) Mendapatkan perlindungan, pengayoman, pembelaan, pendidikan, dan bimbingan dari Organisasi;
5) Hak-hak lain yang akan ditentukan kemudian.

b. Kewajiban anggota

1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Organisasi;
2) Setia kepada Organisasi;
3) Memegang teguh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan maupun keputusan Organisasi;
4) Membayar iuran anggota Organisasi;
5) Aktif melaksanakan program-program Organisasi;
6) Menciptakan kerukunan dan soliditas organisasi di dalam memperjuangkan kesejahteraan Pekerja;
7) Patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
BAB V

SANKSI
Pasal 18

SANKSI ORGANISASI

(1) Sanksi Organisasi dapat diberikan kepada anggota atau pengurus Organisasi apabila :

a. Telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan maupun keputusan Organisasi, Doktrin, Kode Etik Organisasi dan/atau ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau

b. Telah melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik Organisasi.

(2) Bentuk-bentuk sanksi tersebut, yaitu:

a. Teguran tertulis;

b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus;

c. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan dicabut sementara kartu anggotanya;

d. Diberhentikan selamanya sebagai pengurus dan/atau anggota.

 
Pasal 19

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

(1) Bagi Pengurus Pusat:

a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Ketua Umum DPP berdasarkan hasil keputusan Rapat Harian DPP Organisasi;

b. Pemberian Sanksi pemberhentian sementara atau selamanya sebagai pengurus dan / atau anggota dilakukan oleh DPP berdasarkan Rapat Pleno;

(2) Bagi Pengurus Cabang:

a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Ketua DPC berdasarkan hasil keputusan Rapat Harian DPC Organisasi;

b. Pemberian Sanksi pemberhentian sementara atau selamanya sebagai pengurus dan/atau anggota dilakukan oleh DPP berdasarkan Rapat Pleno;

(3) Bagi anggota dilakukan oleh DPP atas permintaan DPC setempat dimana anggota bekerja.
Pasal 20

MEKANISME PEMBELAAN DIRI

(1) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang mendapat sanksi teguran tertulis dapat melakukan pembelaan diri dalam Rapat Harian DPP;

(2) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang mendapat sanksi pemberhentian sementara atau selamanya sebagai pengurus dan/atau anggota dapat melakukan pembelaan diri dalam Rapat Pleno DPP;

 

BAB VIII

MUSYAWARAH
Pasal 21

BENTUK MUSYAWARAH

Musyawarah Organisasi III terdiri dari:

a. Musyawarah Pusat;
b. Musyawarah Pusat Luar Biasa;
c. Musyawarah Cabang;
d. Musyawarah Cabang Luar Biasa.
Pasal 22

KEWENANGAN MUSYAWARAH PUSAT

(1) Musyawarah Pusat Organisasi adalah merupakan lembaga musyawarah tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang untuk:

a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
b. Menetapkan doktrin dan kode etik;
c. Menetapkan visi dan pokok-pokok program umum strategis;
d. Menilai pertanggungjawaban DPP;
e. Memilih dan menetapkan DPP;
f. Menetapkan Dewan Pertimbangan Organisasi;
g. Pembubaran Organisasi;
h. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(2) Pemilihan DPP seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini pada prinsipnya yaitu memilih Ketua dan Wakil Ketua dimana berhalangnya Ketua digantikan oleh Wakil Ketua sampai habis waktunya dalam satu paket pemilihan yang kemudian untuk pengurus DPP lainnya akan disusun oleh Formatur yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Ketua dan Wakil Ketua Terpilih.
Pasal 23

PESERTA MUSYAWARAH PUSAT

Peserta Musyawarah Pusat adalah :

a. Dewan Pengurus Pusat (DPP);

b. Utusan Dewan Pengurus Cabang (DPC);

c. Utusan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
Pasal 24

WAKTU MUSYAWARAH PUSAT
Musyawarah Pusat Organisasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.
BAB IX

MUSYAWARAH PUSAT LUAR BIASA
Pasal 25

MEKANISME MUSYAWARAH PUSAT LUAR BIASA

(1) Musyawarah Pusat Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC.

(2) Musyawarah Pusat Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah- masalah yang sifatnya luar biasa yang waktu dan sifatnya tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Pusat berikutnya yaitu dengan masa 3 tahunan.

(3) Peserta Musyawarah Pusat Luar Biasa sama dengan peserta Musyawarah Pusat.

(4) Acara pokok Musyawarah Pusat Luar Biasa pada dasarnya sama dengan acara pokok dalam Musyawarah Pusat.

(5) Seluruh ketentuan dalam Musyawarah Pusat berlaku pula dalam pelaksanaan Musyawarah Pusat Luar Biasa.
Pasal 26

FAKTOR DIADAKANNYA MUSYAWARAH PUSAT LUAR BIASA

Musyawarah Pusat Luar Biasa seperti dimaksud dalam Pasal 25 di atas dapat diusulkan 2/3 dari DPC dengan alasan sebagai berikut:

a. DPP telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Doktrin dan Kode Etik Organisasi.

b. DPP tidak melaksanakan program kerja umum, strategis maupun rekomendasi Musyawarah Pusat.

c. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap karena meninggal dunia, berhenti (berhenti atas kemauannya sendiri atau diberhentikan), Pemutusan Hubungan Kerja, mutasi, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

d. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap dalam waktu bersamaan.

e. Apabila dikarenakan situasi dan kondisi yang berkembang dirasakan organisasi tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan organisasi seperti perubahan status hukum dari organisasi, pemisahan dan atau penggabungan dari DPC.
Pasal 27

KEWENANGAN MUSYAWARAH CABANG

Musyawarah Cabang Organisasi adalah lembaga musyawarah dan pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat Cabang yang berwenang untuk:

a. Membuat program kerja tingkat DPC;

b. Menilai pertanggungjawaban DPC;

c. Memilih Pengurus Cabang.

 

Pasal 28

PESERTA MUSYAWARAH CABANG

Peserta Musyawarah Cabang adalah:

a. Pengurus Cabang;

b. Anggota perwakilan yang ditunjuk oleh seluruh anggota Cabang.
Pasal 29

WAKTU MUSYAWARAH CABANG

Musyawarah Cabang Organisasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali.

 
BAB X

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA
Pasal 30

MEKANISME MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

(1) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Pimpinan Cabang setempat.

(2) Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah :

a. Pengurus Cabang;

b. Anggota perwakilan yang ditunjuk oleh seluruh anggota Cabang Organisasi.

(3) Acara pokok Musyawarah Cabang Luar Biasa pada dasarnya sama dengan acara pokok yang merupakan kewenangan dalam Musyawarah Cabang.

(4) Seluruh ketentuan dalam Musyawarah Cabang berlaku pula dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 31

FAKTOR DIADAKANNYA

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

Musyawarah Cabang Luar Biasa seperti dimaksud dalam Pasal 30 diatas dapat diusulkan 2/3 dari anggota DPC dengan alasan sebagai berikut:

a. Dewan Pengurus Cabang telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Doktrin dan Kode Etik Organisasi.

b. Dewan Pengurus Cabang tidak melaksanakan program kerja umum, strategis maupun rekomendasi Musyawarah Pusat.

c. Apabila Ketua berhalangan tetap dan digantikan Wakil Ketua dan juga berhalangan tetap selama masa kepengurusan.

d. Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPC berhalangan tetap dalam waktu bersamaan.
Pasal 32

PENGESAHAN DEWAN PENGURUS CABANG

Dewan Pengurus Cabang terpilih disahkan oleh DPP.
BAB XI

RAPAT
Pasal 33

JENIS RAPAT

Rapat Kerja Organisasi terdiri dari:

a. Rapat Kerja Pusat;
b. Rapat Pleno;
c. Rapat Harian;
d. Rapat Kerja tingkat Cabang;
e. Rapat Anggota di semua tingkat organisasi;
f. Rapat Pengurus di semua tingkat organisasi.
Pasal 34

Hal-hal yang berkaitan dengan musyawarah dan rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII

SUMBER KEUANGAN
Pasal 35

(1) Sumber Keuangan Organisasi diperoleh dari:

a. Iuran wajib dan sukarela anggota;

b. Penghimpunan dana melalui donatur;

c. Sumber lain yang sah;

d. Uang konsolidasi.

(2) Tata cara memperoleh keuangan serta penataan administrasinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi

(3) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
BAB XIII

KEGIATAN
Pasal 36

Kegiatan Organisasi meliputi 9 (sembilan) bidang, yaitu:

a. Pembinaan iman dan taqwa;
b. Kesejahteraan anggota;
c. Pembinaan anggota dan organisasi;
d. Pembinaan etos kerja dan profesionalisme;
e. Pembinaan budaya;
f. Pembinaan olahraga dan kesenian;
g. Pembinaan hukum;
h. Kegiatan lain yang menunjang organisasi dan perusahaan;
i. Wawasan Kebangsaan dan Hukum.
BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 37

(1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu Musyawarah Pusat Organisasi yang diadakan khusus untuk itu melalui Musyawarah Pusat Luar Biasa yang agendanya khusus diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal organisasi dibubarkan, maka Musyawarah Pusat Luar Biasa akan menetapkan pengelolaan lebih lanjut dari kekayaan organisasi.

 

BAB XV

DOKTRIN, KODE ETIK, LAGU DAN ATRIBUT

Pasal 38

(1) Doktrin, kode etik, lagu dan atribut Organisasi akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

(2) Bendera Merah Putih sebagai bendera Nasional, disamping itu Organisasi mempunyai panji berwarna sebagai warna dasar dengan lambang organisasi di tengahnya.

(3) Lambang organisasi menggambarkan pencerminan dari:

a. Persatuan dan Kesatuan;

b. Usaha di sektor Pelabuhan;

c. Kesejahteraan Anggota

(4) Organisasi mempunyai lagu organisasi berupa MARS PEGAWAI PELABUHAN III.
BAB XVI

PENUTUP

Pasal 39

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan rincian lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

(2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 17 DESEMBER 2010
MUSYAWARAH PUSAT SERIKAT PEKERJA PELABUHAN INDONESIA III

PIMPINAN SIDANG

Leave a Reply

top